Kadivhumas Polri: Penghargaan Pelayanan Prima Bukti Polri Terus Tingkatkan Layanan Publik
Jakarta – Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam kategori Pelayanan Prima. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional 2023.
Adapun pengumuman ini disampaikan oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2024 yang berlangsung di The St Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada hari ini.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut penghargaan ini sebagai bukti bahwa Polri terus meningkatkan layanan publik. Hal ini merupakan bagian dari program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Penghargaan dari KemenPAN-RB hari ini akan terus memacu Polri untuk meningkatkan prestasi dan semangat semangat pengabdian untuk mewujudkan Polri yang Presisi," ujar Irjen Sandi di Mabes Polri, Selasa (9/7/2024).
Sandi mengatakan layanan publik oleh Polri terus diupayakan agar bisa diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Ia juga menjanjian layanan publik yang tak berbelit-belit.
Sandi mencontohkan, Polri pada beberapa waktu lalu telah melaunching layanan digital izin penyelenggaraan event. Bahkan proses pengajuan perizinan di kepolisian saja sebelumnya memakan waktu hingga 14 hari, kini dalam kurun 14 hari penyelenggara acara dapat memperoleh izin kegiatan.
Tak hanya itu, lanjut jenderal bintang dua ini, survei Litbang Kompas pada 18-20 Juni 2024 menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalan bidang pelayanan masyarakat sebesar 84,90%.
"Kepercayaan ini menjadi modal utama pelaksanaan tugas Polri guna mendukung pemerintah dalam menyelesaikan berbagai tantangan bangsa," pungkasnya.
Sebagai informasi selain penghargaan untuk SSDM Polri, penghargaan kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diraih oleh Biro SDM Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Lalu ada kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBK) yang diraih oleh Biro SDM Polda Bali, Polres Karawang, Polres Pasuruan, Polres Lamandau, Ditpolairud Polda Sumsel, Biro SDM Polda Jatim, Polres Barito Timur, dan Bidang Keuangan Polda NTB.